Senin, 21 November 2016

KEPAILITAN DALAM BISNIS PERSPEKTIF SYARIAH



1.      Pengertian Kapailitan
Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “failite” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan sebgaimana dikutip Munir Fuady[1], disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya. (Prof. Muhammad Djakfar, 2013 : 461)
Arti Pailit menurut UU Kepailitan sebagimana yang terlampir dalam buku Aneka Hukum Bisnis karya Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H, yaitu UU No. 4 Tahun 1998 sebagaimana diatur dalam Lampiran UUK pasal 1 ayat 1 adalah “Debitur yang mempunyai dua utang atu lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu uutan yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.
Menurut Retnowulan, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Ekonomi dana Perbankan, Seri Varia Yustisia (1996:85), yang dimaksud dengan kapailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu penyertaan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.
Sementara itu dalam UU Kepailitan yang baru, UU NO. 37 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Prof. Dr. Mariam:16)
Adapun dalam kaidah fikih, pailit dikenal dengan sebutuan iflaas yang berarti tidak memliki harta, sedangkan rang yang pailit disebut muflis. Keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jaryg pailit disebut taflis. Ulana mendefinisikan taflis sebagai keputusan hakim yang melarang seorang bertindak atas hartanya[2]. Larangan itu dijatuhkan karena ia (debitor) terlibat huatng yang kadangkala melebihi seluruh harta yang dimilikinya. Jika seorang debitor (pelaku bisnis) meminjam modal dari kreditor, dan kemudian ternyata bisnis tersebut mengalami kerugian dan bahkann habis, maka kreditor bisa mengajukan permohonan kepada hakim (pengadilan) agar debitor dinyatakan pailit sehingga ia tidak dapat bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. (Prof. Muhammad Djakfar, 2013 : 461)
Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Kepilitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua asset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya utuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan keampuannya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan di dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu (Peter Mahmud, 1996:4). Selain itu, terdapat unsur-unsur yang  melandasi kepailitan. Pertama, pihak yang terlilit hutang (deboitor) dan pihak yang menghutanginya (kreditor). Kedua, pihak yang terlilit hutang (debitor) dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ketiga, oleh karena debitor tidak bisa bertindak secara hukum atas sisa asetnya, maka penyelesaian maslaah utang-piutang dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas[3].

  1. Tujuan Undang-Undang Kepailitan
Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, undang-undang kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang (Prof. Muhammad Djakfar, 2013 : 465).
Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia teah dimulai sejak tahun 1906, sejak berlakunya, “Verordening op het Faillisseement en Surceance van Betaling voor de Europian in Indonesia” sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348 Faillisseement Verordening[4]. Pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh DRP menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PP No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU tentang Kepailitan Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998. UUNo. 4 Tahun 1998 bukanlah mengganti secara penuh peraturan yang berlaku, yakni peraturan Faillisseement Verordening namun hanya sekedar mengubah dan menambah.[5]
Meskipun mengalami perubahan Undang-Undang, pada dasarnya tujuan utamanya sama, yakni untuk melakukan pembagian antar kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Dibuatnya peraturan kepailitan inii dimaksudkan  untuk menghindari adanya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. (Prof. Muhammad Djakfar, 2013 : 466)
Dengan adanya lembaga kepailitan sebagai jembatan antara debitor dengan kreditor, menurut Rudhi Prasetyo dalam Peter (1996:5), diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya. Sehingga dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil yaitu :
1.      Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.
2.      Membagi hasil penjualanharta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah masing-masing sesuai dengan :
a.       Hak Preferensinya, dan
b.      Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditor konkuren lainnya.
Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar S.H., M.Ag (2013: 466) Lembaga Kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu[6] :
Pertama, Lembaga Kepailitan menjamin kepada kreditor, bahwasannya debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditor.
Kedua, Lembaga Kepailitan sebagai lembaga yang memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.
Jadi bisa disimpulkan keberadaan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga maupun sebagai upaya hukum khusu merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

3.      Dasar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Payung hukum yang dapat dijadikan dasar legalitas yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah sebagai berikut[7] (Prof. Muhammad Djakfar, 2013 : 467) :
a.       UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998.
b.      KUH Perdata pada pasal 1131, 1132, 1139, 1149, 1134, dan lain-lain.
c.       KUH Pidana pada pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520, dan lain-lain.
d.      UUPT No. 1 Tahun 1995, pada pasal 79 ayat 3, pasal 96, pasal 85 ayat 1 dan 2, pasal 98 ayat 1, dan lain-lain.
e.       UU tentang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
f.       Perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
g.      UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Dalam Islam, dasar hukum yang dapat dijadikan landasan Kepailitan adalah hadist riwayat Daru-Quthni dan al-Hakim, bahwasannya Rasulullah ﷺ pernah menetapkan Mu’az bin Jabl sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasi utangnya (pailit). Kemudian Rasulullahﷺ melunasi utangnya dengan sisa hartanya (Mu’az bin Jabal). Kemudian yang berpiutang protes kepada Rasulullah, bahwa mereka tidak menerima seluruh pinjamannya, kemudian Rasulullah ﷺ menjawab, “Tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain itu” (H.R Daru-Quthni dan al-Hakim). Berdasarkan Hadist diatas, Ulama Fikih menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang (debitor) pailit, karena tidak mampu membayar utang-utangnya, dan dengan sisa hartanya itu utang harus dilunasi.[8]
Selain itu, UU NO. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didasarkan pada asas, antara lain (Prof. Muhammad Djakfar, 2013 : 468) :
a.       Asas Keseimbangan, UU ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdpaat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
b.      Asas kelangsungan, Usaha dalam UU ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan
c.       Asas keadilan, dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor (penagih) yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lain.
d.      Asas Integrasi, asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
Dengan demikian, UU No. 37 Tahun 2004 mempunyai cakupan yang lebih luas, naik dalam norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang luas ini tentu diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat[9].
4. Akibat Dijatuhkannya Pailit
1.      Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya),baik menjual,menggadai dan lain sebagainya, serta segala sesuaatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataaan pailit diucapkan;
2.      Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
3.      Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyatan pailit belum diucapkan kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :
a. meletakkan sisa jaminan terhadap sebagian atauseluruh kekayaaan debitor
b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor (Pasal 10 )
4.      Harus diumumkan di 2 ( dua ) surat kabar (Pasal15 ayat 4)
Selain itu akibat dari dijatuhkannya pailit menurut para ulama anatara lain :
  1. Ia dilarang melakukan tindakan hukum,kecuali sebatas untuk kebutuhan hidupnya atas dasar kemanusiaan
  2. Ia boleh dipenjara demi menjaga keselamatan jiwanya dengan syarat : utang bersifat mendesak untuk dilunasi ; ia mampu membayar utang,namunenggan menunaikannya ; atas dasar tuntutan kreditor kepada pengadilan;
  3. Hartanya dijual untuk melunasi utangnya;
  4. Jika harta orang lain masih ada dalam kekuasaanyamaka harus dikembalikan kepada tua(pemilik)nya;
  5. Jika sekiranya tidak dipenjara, maka ia harus dalam pengawasan secara terus – menurus, kendati menurut Jumhur ulama pengawasan tidak perlu dilakukan terus – menerus karena dikhawatirkan akan membatasi kesemmpatannya untuk mencari rizki guna melunasi utang yang menjadi tanggung jawabnya.
5.  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Hal yang berbeda dai peraturan kepailitan sebelumnya adalah UU No.37 Tahun 2004 sudah lebih lengkap mengatur masalah penundaan kewajiban debitor untuk membayar utang – utangnya dengam maksud debitor yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang – utangnya dengan cara damai. Keadaan yang demikian disebut”keadaan surseance”, dimana yang pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan (niaga atau komersial) untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh atau sebagaian utang kepada kreditor. Keadaan surseance dapat diajukan:
  1. Harus persetujuan lebih ½ kreditor konkuren yan haknya diakui atau sementara diakui ( Pasal 229 );
  2. Hadir danmewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui;
  3. Perseetujuan lebih dari ½ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,hipotek,atau hak angunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian seluruh tagihan kreditor aatau kuasanya yang hadir dalam sidang;
  4. Diumumkan di 2 (Dua)koran dan Berita Negara RI;
  5. Apabila PKPU tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan penundaan kewajibanpembayaran utang sementara diucapkan (Pasal 228 Ayat 6 ).
Sedangkan “keadaan insolventie”, seperti dimaksud Pasal 290 UU No.37 Tahun 2004, adalah suatu keadaan debitor sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Untuk hal ini kreditor diberi waktu 2 (Dua) bulan untuk menggunakan hak khusunya terhadap keadaan insolventie tersebut.


[1] Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), 8
[2] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muammalah) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 195
[3] Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar S.H., M.Ag, Hukum Bisnis (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 462
[4] Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar S.H., M.Ag, Hukum Bisnis (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 464
[5] Rahayu Hartini, Aspek Hukum Bisnis (Malang:UMM Press, 2003), 91 dalam buku Hukum Bisnis Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar S.H., M.Ag (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 464.
[6] http://www.solusihukum.com/artikel
[7] Fuady, Hukum, 10
[8] Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar S.H., M.Ag, Hukum Bisnis (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 468
[9] Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar S.H., M.Ag, Hukum Bisnis (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 469

0 komentar:

Posting Komentar