1.
Pengertian Kapailitan
Kata pailit berasal
dari bahasa Perancis “failite” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam
Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan sebgaimana dikutip Munir Fuady[1],
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah
seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau
warisannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya. (Prof. Muhammad
Djakfar, 2013 : 461)
Arti Pailit menurut
UU Kepailitan sebagimana yang terlampir dalam buku Aneka Hukum Bisnis
karya Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H, yaitu UU No. 4 Tahun 1998 sebagaimana
diatur dalam Lampiran UUK pasal 1 ayat 1 adalah “Debitur yang mempunyai dua
utang atu lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu uutan yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan sendiri,
maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.
Menurut Retnowulan,
dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Ekonomi dana Perbankan, Seri Varia
Yustisia (1996:85), yang dimaksud dengan kapailitan adalah eksekusi massal yang
ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan
penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada
pada waktu penyertaan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan
berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan
pihak yang berwajib.
Sementara itu dalam
UU Kepailitan yang baru, UU NO. 37 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 bahwa yang
dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan
Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Prof. Dr.
Mariam:16)
Adapun dalam kaidah
fikih, pailit dikenal dengan sebutuan iflaas yang berarti tidak memliki
harta, sedangkan rang yang pailit disebut muflis. Keputusan hakim yang
menyatakan bahwa seorang jaryg pailit disebut taflis. Ulana mendefinisikan
taflis sebagai keputusan hakim yang melarang seorang bertindak atas
hartanya[2].
Larangan itu dijatuhkan karena ia (debitor) terlibat huatng yang kadangkala
melebihi seluruh harta yang dimilikinya. Jika seorang debitor (pelaku bisnis)
meminjam modal dari kreditor, dan kemudian ternyata bisnis tersebut mengalami
kerugian dan bahkann habis, maka kreditor bisa mengajukan permohonan kepada
hakim (pengadilan) agar debitor dinyatakan pailit sehingga ia tidak dapat
bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. (Prof. Muhammad Djakfar, 2013 :
461)
Dari penjelasan
diatas, dapat diketahui bahwa Kepilitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan
semua asset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitur pailit
tidak serta merta kehilangan kemampuannya utuk melakukan tindakan hukum, akan
tetapi kehilangan keampuannya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang
dimasukkan di dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu (Peter
Mahmud, 1996:4). Selain itu, terdapat unsur-unsur yang melandasi kepailitan. Pertama, pihak
yang terlilit hutang (deboitor) dan pihak yang menghutanginya (kreditor). Kedua,
pihak yang terlilit hutang (debitor) dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ketiga,
oleh karena debitor tidak bisa bertindak secara hukum atas sisa asetnya, maka
penyelesaian maslaah utang-piutang dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh
hakim pengawas[3].
- Tujuan Undang-Undang Kepailitan
Dari sudut sejarah
hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para
kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang
yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, undang-undang
kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk
menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit
kembali tanpa beban utang (Prof. Muhammad Djakfar, 2013 : 465).
Sejarah
perundang-undangan kepailitan di Indonesia teah dimulai sejak tahun 1906, sejak
berlakunya, “Verordening op het Faillisseement en Surceance van Betaling
voor de Europian in Indonesia” sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1905 No.
217 jo. Staatsblad 1906 No. 348 Faillisseement Verordening[4].
Pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang kemudian telah
disetujui oleh DRP menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PP No. 1 Tahun
1998 tentang perubahan atas UU tentang Kepailitan Tahun 1998 pada tanggal 9
September 1998. UUNo. 4 Tahun 1998 bukanlah mengganti secara penuh peraturan
yang berlaku, yakni peraturan Faillisseement Verordening namun hanya
sekedar mengubah dan menambah.[5]
Meskipun mengalami
perubahan Undang-Undang, pada dasarnya tujuan utamanya sama, yakni untuk
melakukan pembagian antar kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator.
Dibuatnya peraturan kepailitan inii dimaksudkan
untuk menghindari adanya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh
kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan
debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.
(Prof. Muhammad Djakfar, 2013 : 466)
Dengan adanya lembaga
kepailitan sebagai jembatan antara debitor dengan kreditor, menurut Rudhi
Prasetyo dalam Peter (1996:5), diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah
terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara
agar debitur membayar utangnya. Sehingga dengan adanya lembaga kepailitan
memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil
yaitu :
1.
Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh
harta kekayaan yang tersisa dari debitor.
2.
Membagi hasil penjualanharta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang
telah diperiksa sebagai kreditor yang sah masing-masing sesuai dengan :
a.
Hak Preferensinya, dan
b.
Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan
kreditor konkuren lainnya.
Sedangkan menurut
Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar S.H., M.Ag (2013: 466) Lembaga Kepailitan mempunyai
dua fungsi sekaligus, yaitu[6]
:
Pertama, Lembaga Kepailitan menjamin kepada kreditor, bahwasannya
debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua
utang-utangnya kepada semua kreditor.
Kedua, Lembaga Kepailitan sebagai lembaga yang memberi
perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh
kreditor-kreditornya.
Jadi bisa disimpulkan
keberadaan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga maupun sebagai upaya
hukum khusu merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.
3.
Dasar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang
Payung hukum yang
dapat dijadikan dasar legalitas yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah
sebagai berikut[7] (Prof.
Muhammad Djakfar, 2013 : 467) :
a.
UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998.
b.
KUH Perdata pada pasal 1131, 1132, 1139, 1149, 1134, dan lain-lain.
c.
KUH Pidana pada pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520, dan lain-lain.
d.
UUPT No. 1 Tahun 1995, pada pasal 79 ayat 3, pasal 96, pasal 85 ayat 1 dan
2, pasal 98 ayat 1, dan lain-lain.
e.
UU tentang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
f.
Perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
g.
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.
Dalam Islam, dasar
hukum yang dapat dijadikan landasan Kepailitan adalah hadist riwayat
Daru-Quthni dan al-Hakim, bahwasannya Rasulullah ï·º
pernah menetapkan Mu’az bin Jabl sebagai orang yang terlilit utang dan tidak
mampu melunasi utangnya (pailit). Kemudian Rasulullahï·º
melunasi utangnya dengan sisa hartanya (Mu’az bin Jabal). Kemudian yang
berpiutang protes kepada Rasulullah, bahwa mereka tidak menerima seluruh
pinjamannya, kemudian Rasulullah ï·º
menjawab, “Tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain itu” (H.R Daru-Quthni
dan al-Hakim). Berdasarkan Hadist diatas, Ulama Fikih menyatakan bahwa seorang
hakim berhak menetapkan seseorang (debitor) pailit, karena tidak mampu membayar
utang-utangnya, dan dengan sisa hartanya itu utang harus dilunasi.[8]
Selain itu, UU NO. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
didasarkan pada asas, antara lain (Prof. Muhammad Djakfar, 2013 : 468) :
a.
Asas Keseimbangan, UU ini mengatur
beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di
satu pihak, terdpaat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan
pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak,
terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan
lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
b.
Asas kelangsungan, Usaha dalam UU ini,
terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap
dilangsungkan
c.
Asas keadilan, dalam kepailitan,
asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat
memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Asas keadilan ini untuk mencegah
terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor (penagih) yang mengusahakan
pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak
mempedulikan kreditor lain.
d.
Asas Integrasi, asas ini mengandung
pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan
yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
Dengan demikian, UU
No. 37 Tahun 2004 mempunyai cakupan yang lebih luas, naik dalam norma, ruang
lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang luas ini
tentu diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam
masyarakat[9].
4. Akibat Dijatuhkannya Pailit
1.
Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan
harta bendanya (asetnya),baik menjual,menggadai dan lain sebagainya, serta
segala sesuaatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan
pernyataaan pailit diucapkan;
2.
Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
3.
Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan
pernyatan pailit belum diucapkan kreditor dapat mengajukan permohonan kepada
pengadilan untuk :
a. meletakkan sisa jaminan terhadap sebagian atauseluruh
kekayaaan debitor
b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan
usaha debitor, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan
kekayaan debitor (Pasal 10 )
4.
Harus diumumkan di 2 ( dua ) surat kabar (Pasal15 ayat 4)
Selain itu akibat dari dijatuhkannya pailit menurut para
ulama anatara lain :
- Ia dilarang melakukan tindakan hukum,kecuali sebatas untuk kebutuhan hidupnya atas dasar kemanusiaan
- Ia boleh dipenjara demi menjaga keselamatan jiwanya dengan syarat : utang bersifat mendesak untuk dilunasi ; ia mampu membayar utang,namunenggan menunaikannya ; atas dasar tuntutan kreditor kepada pengadilan;
- Hartanya dijual untuk melunasi utangnya;
- Jika harta orang lain masih ada dalam kekuasaanyamaka harus dikembalikan kepada tua(pemilik)nya;
- Jika sekiranya tidak dipenjara, maka ia harus dalam pengawasan secara terus – menurus, kendati menurut Jumhur ulama pengawasan tidak perlu dilakukan terus – menerus karena dikhawatirkan akan membatasi kesemmpatannya untuk mencari rizki guna melunasi utang yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Hal yang berbeda dai peraturan kepailitan sebelumnya
adalah UU No.37 Tahun 2004 sudah lebih lengkap mengatur masalah penundaan
kewajiban debitor untuk membayar utang – utangnya dengam maksud debitor yang
memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang – utangnya
dengan cara damai. Keadaan yang demikian disebut”keadaan surseance”,
dimana yang pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan (niaga atau
komersial) untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk mengajukan
rencana perdamaian, baik seluruh atau sebagaian utang kepada kreditor. Keadaan surseance
dapat diajukan:
- Harus persetujuan lebih ½ kreditor konkuren yan haknya diakui atau sementara diakui ( Pasal 229 );
- Hadir danmewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui;
- Perseetujuan lebih dari ½ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,hipotek,atau hak angunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian seluruh tagihan kreditor aatau kuasanya yang hadir dalam sidang;
- Diumumkan di 2 (Dua)koran dan Berita Negara RI;
- Apabila PKPU tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan penundaan kewajibanpembayaran utang sementara diucapkan (Pasal 228 Ayat 6 ).
Sedangkan “keadaan insolventie”, seperti dimaksud
Pasal 290 UU No.37 Tahun 2004, adalah suatu keadaan debitor sudah
sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya.
Untuk hal ini kreditor diberi waktu 2 (Dua) bulan untuk menggunakan hak khusunya
terhadap keadaan insolventie tersebut.







